Suaraanda.com, Jakarta – Universitas Pancasila membuka kelas joint degree dengan Youngsan University (YU) Korea. Direncanakan program ini direalisasikan pada 2021. Saat ini tahapannya adalah pembuatan memorandum of agreement (MoA). Sebelumnya, MoU sudah dibuat kedua belah pihak pada tahun 2014.
”Kalau MoU tingkat rektor kan biasanya umum, global. Nah kalau MoA tingkat dekan orientasinya pada program, kongkrit. Kita buka program gabungn untuk fakultas hukum,” kata Dekan Fakultas Hukum UP Eddy Pratomo, Selasa (3/11/2020).
Dalam program ini nantinya kedua universitas saling bertukar mahasiswa dan dosen untuk menekuni program pendidikan hukum internasional. Mahasiswa yang lulus dalam program ini akan mendapat dua sertifikat, namun tetap satu gelar dari masing-masing kampus.
Eddy mengatakan, mahasiswa yang ikut program ini tentunya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, misalnya nilai IPK 3,5.
“Nanti mahasiswa kita disana belajar dalam bahasa Inggris dan Korea. Makanya tahun pertama mahasiwa kita belajar bahasa Korea, nah mahasiwa sana (Youngsan) juga wajib belajar bahasa Indonesia,” ungkap Eddy yang merupakan mantan Dubes RI untuk Jerman tahun 2009-2013 itu.
Eddy menuturkan mata kuliah yang bakal diajarkan adalah program studi yang sifatnya general atau umum dan dipakai pada hukum internasional.
“Kalau hukum adat atau filsafat pancasila enggak, tapi kalau mereka (mahasiswa Korea) ingin tahu, ya akan kita ajarkan. Karena UP ini ciri khas lulusannya harus pancasilais,” tukasnya.
Selain dengan Youngsan University, UP juga telah menjajaki hubungan antar institusi perguruan tinggi dengan negara lain, di antaranya Sidney dan Universitas Malaya di Malaysia.
Eddy berharap, dengan adanya kerjasama pendidikan antar negara ini, Indonesia akan semakin dikenal oleh bangsa-bangsa lain.
“Keuntungannya sudah pasti, yang pertama kita ada komunikasi dengan dunia luar, jangan jago kandang. Kita belajar culture hukum dengan negara lain dan kita punya lulusan SH yang punya nilai plus, karena lulusan luar,” papar Eddy.
Ia menegaskan, UP selalu bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki nilai akreditasi setara. Menurutnya, apa yang dilakukan UP adalah bagian dari merdeka belajar seperti yang digagas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
“Ini sudah era globalisasi, eranya terbuka. Kita belajar hukum internasional. Kalau bahasa kita dipakai luar negeri bangga juga dong. Sukur-sukur bahasa Indonersia bisa jadi bahasa internasional atau dipakai PBB,” pungkasnya.
Dekan Fakultas Hukum UP Eddy Pratomo (tanpa masker) didampingi Rektor UP Wahono Sumaryono (bermasker) usai penandatanganan MoA dengan Youngsan University Korea yang digelar secara virtual.
