Suaraanda, Depok-Program berobat gratis dengan hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi program unggulan pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia dianggap menjadi solusi bagi warga kurang mampu. Pasalnya, selama ini banyak warga yang kesulitan ketika hendak berobat karena alasan ekonomi. “Jadi kesehatan nomor satu, pilkada juga nomor satu. Itu harus berjalan sinergis. Kita tahu rakyat Depok ini sering mengeluh, orang berobat enggak punya duit. Ini kenyataan, jangan ngomong ini itu deh, jangan bilang omong kosong deh,” kata Ketua DPD Partai Golkar Depok, Farabi A Rafiq, Rabu (21/10/2020).
Dia menuturkan sering merasakan kepedihan warga yang kesulitan berobat. Berdasarkan kenyataan itu maka harus ada solusi bagi warga yang tidak mampu. “Lihat rakyat bagaimana, rakyat itu teriak mau berobat pas enggak punya duit, harus utang sana sini. Bu Afifah sering dimintai tolong, Bu Wenny dari DPR RI fraksi Golkar juga, rumah sakit saya apalagi,” ucap putra pedangdut legendaris A Rafiq itu.
Oleh karenanya, Golkar melalui Komisi D di DPRD Depok sering bersitegang dengan pihak rumah sakit untuk membantu warga yang membutuhkan. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi di Kota Depok. “Bu Komisi D sering mencak-mencak di rumah sakit lain karena rakyat enggak punya uang ingin berobat. Ini enggak boleh terjadi. Karena kita komitmen kesehatan nomor satu,” tegasnya.
Menurutnya, program yang digulirkan Pradi-Afifah sangat bisa diterapkan dan bukan omong kosong. Melalui sinergi dengan BPJS maka program unggulan itu dapat diwujudkan jika Pradi-Afifah memenangkan Pilkada Depok 2020. Menurutnya, program tersebut bukan untuk melawan BPJS Kesehatan tetapi untuk menolong warga. “Jangan dipleset-plesetin lah, bilang ini melawan BPJS. Mana ada melawan negara, enggak ada yang bisa melawan konstitusi. Konstitusinya jelas, BPJS kita bersinergi. Lah wong sudah ada contohnya kok Bekasi,” ucapnya.
Diakui dia bahwa saat baru pertama program itu digulirkan di Bekasi sempat ada tumpang tindih aturan namun akhirnya bisa berjalan setelah direvisi. Dia pun optimis bahwa program serupa dapat diwujudkan di Kota Depok. “Masa Kota Depok enggak bisa. Nah kita merasa karena Bu Afifah berbarengan dengan kita, maka kita mau program ini berjalan dengan baik, supaya rakyat enggak stres lagi soal duit,” katanya.
Farabi menegaskan, jangan sampai pelayanan hanya bersifat pencitraan semata. Oleh karenanya diperlukan payung hukum yang baik agar tidak tumpang tindih. Ia pun yakin dibawah kepimpinan Pradi-Afifah, program itu bisa berjalan dengan baik. “Pertanyaan saya ada enggak sih warga Depok yang punya KTP Depok tapi enggak bisa bayar BPJS? Banyak kan. Terus kalau mau berobat gimana. Harus urus ini itu. Nah kalau anak kejang gimana? Apa kejangnya disuruh besok aja, kalau lahir gimana. Rakyat masih terjadi hal seperti itu, sehingga perlulah program yang menaungi itu. Berobat nomor satu, pilkada juga nomor satu,” pungkasnya.
